Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa organisasi sayap Partai Golkar, Pengajian Al Hidayah, akan menjadi salah satu sarana penting untuk menyosialisasikan program pemerintah di tingkat akar rumput, salah satunya adalah program makan bergizi.

“Hampir di setiap pelosok daerah majelis taklim itu berada dan digunakan sebagai pendidikan informal atau nonformal masyarakat. Keberadaan pengajian Al Hidayah itu penting untuk menjadi bagian dari agen pembangunan, sosialisasikan berbagai program-program pemerintah,” kata Ace Hasan di Jakarta, Kamis (22/8) malam.

Hal itu disampaikan Ace saat mewakili Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Rapimnas Pengajian Al Hidayah di Jakarta.

Ace mengatakan bahwa program makan bergizi pemerintah tersebut akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stunting atau tengkes dan bayi kekurangan gizi.

Edukasi dan sosialisasi program pemerintah tersebut, kata dia, juga harus secara konstan sehingga majelis taklim yang terus bersentuhan dengan masyarakat di akar rumput menjadi solusi tepat untuk edukasi program pemerintah.

Ia mendorong segenap anggota dan pengurus Pengajian Al Hidayah untuk terus menyosialisasikan program berkualitas dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo hingga di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi, karena itu keberadaan Al-Hidayah ini menjadi penting, dan kami DPP Partai Golkar mengapresiasi kegiatan ini dan inilah juga menjadi ajang bagi kami untuk sosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembangunan bangsa kita menuju kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum DPP Pengajian Al Hidayah Hetifah Sjaifudian menambahkan bahwa sayap organisasi Partai Golkar itu selain punya peran sosialisasi, juga punya peran untuk mengawal informasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan misinformasi.

“Karena kami memiliki jaringan sampai ke bawah dan itu tentu akan mempercepat segala program yang kami ikut sosialisasikan, ikut mengedukasi masyarakat, meningkatkan penyadaran, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program pemerintah agar jangan sampai terjadi miskomunikasi, misinformasi, dan lain-lain,” kata Hetifah.